Inflasi Daging di Nabire: Saat Produksi Lokal Gagal, Impor Jadi Jalan Pintas
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Nabire, drh. I Dewa A Dwita, K.M, mengakui penurunan populasi sapi potong lokal sebagai pemicu utama kenaikan harga daging sapi. Menurut dia, menyusutnya populasi ternak berdampak langsung pada ketersediaan dan mendorong lonjakan harga di tingkat konsumen.
Untuk menahan laju inflasi, Pemerintah Kabupaten Nabire membuka keran pemasukan sapi potong hidup dari daerah bebas penyakit hewan menular strategis. Di Papua, pasokan direkomendasikan dari Merauke dan Manokwari. Sementara dari luar Papua, sapi didatangkan dari Nusa Tenggara Timur (NTT) dan wilayah karantina yang dinyatakan aman.
Langkah serupa juga ditempuh melalui pemasukan daging sapi beku impor, terutama dari Australia. Kebijakan ini dibatasi hanya untuk pelaku usaha yang memiliki fasilitas penyimpanan dingin atau cold storage, dengan persyaratan uji kesehatan hewan yang ketat.
“Daging yang masuk harus bebas PMK dan brucellosis, dibuktikan dengan uji laboratorium terakreditasi,” kata Dewa A Dwita. Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak merekomendasikan daging dari Pulau Jawa karena risiko Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang masih ada.
Tekanan inflasi juga terasa pada komoditas daging babi. Wabah African Swine Fever (ASF) yang terjadi tahun lalu menyebabkan kematian sekitar 3.000 ekor babi di Nabire. Akibatnya, pasokan menurun tajam sementara permintaan tetap tinggi, mendorong harga meroket.
Untuk meredam gejolak harga, pemerintah daerah kembali membuka opsi pemasukan daging babi dari luar. Meski bersifat sementara, kebijakan ini memperlihatkan ketergantungan struktural Nabire terhadap pasokan eksternal ketika produksi lokal terganggu.
Dewa A Dwita menyatakan, pemasukan daging babi hanya diperbolehkan dari perusahaan bersertifikat dengan hasil uji laboratorium negatif ASF. “Ini langkah darurat untuk menekan inflasi,” ujarnya.
Namun, pola berulang—wabah penyakit, penurunan populasi, lalu pemasukan dari luar—menunjukkan bahwa inflasi pangan di daerah bukan sekadar persoalan musiman. Di tengah target nasional pengendalian inflasi dan ketahanan pangan, kasus Nabire menegaskan bahwa tanpa penguatan produksi lokal yang berkelanjutan, impor akan terus menjadi solusi instan yang mahal secara ekonomi dan kebijakan